Tanggapan
ini saya tulis dalam mengikuti kompetisi KIKK (KM ITS Kritis &
Kreatif) yang di adakan oleh Kementrian Akspro Badan Eksekutif Mahasiswa
ITS Pada saat kabinet Kolaborapi 2019.
Alhamdulillah dapat hadiah buku "Kisah, Perjuangan, & Inspirasi B.J. Habibie" oleh Weda S. Atma, sangat mengispirasi, Terima kasih teman",jadi tambah semangat nulis.
Alhamdulillah dapat hadiah buku "Kisah, Perjuangan, & Inspirasi B.J. Habibie" oleh Weda S. Atma, sangat mengispirasi, Terima kasih teman",jadi tambah semangat nulis.
https://www.instagram.com/p/B3UKDEbjW-k/
https://timeline.line.me/post/_dTb1-AgQ81KgChcGFbDWDU78plVk9uPFCcfK2f0/1156958733105028595
https://timeline.line.me/post/_dTb1-AgQ81KgChcGFbDWDU78plVk9uPFCcfK2f0/1156958733105028595
TANGGAPAN/ OPINI mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia
Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Maritim
Indonesia merupakan salah
satu Negara yang mempunyai wilayah laut terbesar di dunia , sehingga tidak
heran lagi kalau Indonesia di kenal sebagai Negara kepulauan.
Terkait upaya pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia belum berhasil
, karena selama ini pemerintah lebih banyak
memeperhatikan proyek dari investor daripada tujuan untuk kemajuan maritim,
proyek-proyek tersebut hanya sebagai pembungkus saja/ untuk memuluskan jalan
keberpihakan kepada para pemilik modal.
Di
tengah klaim pemerintah mengenai alokasi anggaran pembangunan infrastruktur
secara besar-besaran justru tidak
berbanding lurus dengan realisasinya di lapangan.
proyek-proyek yang dibangun dengan dalih
untuk meningkatkan daya saing Indonesia, di antaranya proyek reklamasi, proyek
destinasi wisata baru, konsesi tambang di pesisir, serta berbagai proyek
lainnya yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir. Di saat yang
sama, kesejahteraan masyarakat pesisir justru berjalan di tempat dan itu
menjadi kabar buruk bagi masyarakat pesisir.
pada
kenyataannya memunculkan permasalahan karena ada lebih dari 700 ribu keluarga
nelayan yang terdampak dan terpaksa
kehilangan wilayah tangkapan ikan.
Dengan
adanya Badan Otoritas Pembangunan yang
didirikan pemerintah yang ada di wilayah pesisir, menjadi dampak negatif karena itu sama saja dengan merampas ruang
hidup masyarakat yang ada di kawasan pesisir.
Presiden
Jokowi terutama jika dikaitkan dengan visi dan misi menjadikan Indonesia
sebagai Poros maritim dunia, bisa dikatakan pemerintah memasang target
pembangunan maritim yang terlalu tinggi namun tidak diikuti dengan realisasinya
di lapangan.
Saran
dan solusi untuk menjawab persoalan di atas
pembangunan infrastruktur maritim menjadi jalan keluar yang harus dilakukan
oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab moril dan kampanye kepada
masyarakat.
Oleh sebab itu, pembangunan maritim
harus didukung oleh perencanaan dan regulasi yang konprehensif, anggaran yang
cukup dan berkelanjutan serta pencapaian atau realisasi yang terukur.
penting
bagi Indonesia untuk mengevaluasi sejauh
mana kebermanfaatan Maritim yang dibawa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Salah
satu kelemahan Indonesia adalah efisiensi logistik dan infastruktur, nah maka
dari itu pemerintah harus menyambut semua Negara untuk berinvestasi dalam
rangka kemajuan poros maritim. Dengan lebih memperhatikan keuntungan dan
kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar.
Konektivitas antar wilayah di Indonesia merupakan tulang
punggung dari pembangunan maritim sebab dengan menjaga konektivitas akan
memudahkan proses distribusi barang dan jasa secara lebih luas dan tepat waktu.
Disinilah dibutuhkan peran
yang baik dari segala pihak baik itu dari pemerintah dan masyarakat. Pemuda
sebagai bagian dari masyarakat harus berperan serta aktif dalam pengembangan
potensi laut bangsa ini. Pemuda diharapkan dalam kapasitasnya sebagai penerus
masa depan dapat ikut berkontribusi aktif. Pemuda hanya jangan mendapatkan
pandangan negative di tengah masyarakat tapi pemuda tentunya dapat menghabiskan
masa mudanya dengan melakukan kegiatan yang positif untuk perkembangan bangsa
Indonesia.
Maka,
untuk meningkatkan performa tersebut diperlukan
grand design dan aksi nyata pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan
bertaraf internasional yang terintegrasi dengan fasilitas jalan raya, rel kereta
api bahkan terintegrasi dengan bandara.
Sudah
saatnya pemerintah membangun
infrastruktur maritim secara konsisten dan terencana dengan baik, seperti
halnya yang dilakukan dibeberapa negara maju seperti Jepang dan Norwegia dengan
tingkat pemanfataan transportasi lautnya lebih dari 48 persen. Sebagai gambaran
pembandingnya antara Jakarta-Surabaya 90 persen moda transportasi yang
digunakan adalah transportasi darat dan hanya 9 persen menggunakan transportasi
laut. Implikasinya, terlihat jelas pada pola pengakutan barang dan orang lebih
dari 70 persen dilakukan menggunakan transportasi darat sehingga dengan masih
lemahnya infrastruktur jalan di Indonesia dipastikan efektivitas distribusi
barang dan pengangkutan orang masih akan terganggu.
Masyarakat
tentunya berharap adanya kebermanfaatan dalam pengelolaan negeri kita yang kaya
ini. Pemerintah harus bisa memainkan perannya. Dengan masyarakat juga harus
dilibatkan dalam pengembangannya. Hal ini dapat dilakukan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
Seperti memberikanpenyuluh perikanan masyarakat di wilayah pesisir untuk
menggali potensi lokal penangkapan ikat harus dengan cara yang baik agar tidak
merusak lingkungan.
Disinilah dibutuhkan peran yang baik dari
segala pihak baik itu dari pemerintah dan masyarakat. Pemuda sebagai bagian
dari masyarakat harus berperan serta aktif dalam pengembangan potensi laut
bangsa ini. Pemuda diharapkan dalam kapasitasnya sebagai penerus masa depan
dapat ikut berkontribusi aktif. Pemuda hanya jangan mendapatkan pandangan
negative di tengah masyarakat tapi pemuda tentunya dapat menghabiskan masa
mudanya dengan melakukan kegiatan yang positif untuk perkembangan bangsa
Indonesia.



Komentar
Posting Komentar